Penetapan Upah secara Damai

34 views

Oleh Arif Minardi

Setiap akhir tahun diwarnai unjuk rasa besar-besaran terkait penetapan upah buruh (UMP). Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri diharapkan mampu membuat tradisi baru menetapkan upah secara damai. Selama ini para pengusaha menjelang akhir tahun dibuat pusing upah baru.

Bermacam persoalan buruh dan pengusaha diharapkan teratasi jika pemerintah berkomitmen kuat terhadap kesejahteraan kaum buruh dan keberlangsungan perusahaan. Masalah laten penetapan upah, kemelut outsourcing, dan amburadulnya jaminan sosial buruh jangan terus terulang. Semua bisa dikompromikan pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Menjelang kenaikan harga BBM kaum buruh perlu mendapat insentif transportasi dan kemudahan memiliki rumah. Penetapan upah harus saling menguntungkan buruh dan pengusaha. Jika ada kemandekan negosiasi, pemerintah turun tangan membantu berbagai kepentingan buruh seperti kredit lunak.

Ke depan juga perlu diterjemahkan makna “layak” yang sering diperdebatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah terkait komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam merumuskan upah. Menteri Tenaga Kerja secara klise menyatakan, telah ada perbaikan komponen KHL secara signifikan pada sistem pengupahan buruh. Padahal tidak demikian. Buruh semakin terhimpit harga kebutuhan pokok dan tidak berdaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah menutup mata bahwa besaran biaya upah buruh dan segala turunannya ternyata hanya berkisar antara l0 dan 22 persen dari total harga pokok produksi. Di sisi lain biaya “siluman” mencapai 35 persen. Belum lagi ketentuan bahwa kenaikan upah minimum tidak boleh melebihi angka pertumbuhan ekonomi yang sering bawah inflasi. Upah riil buruh makin tergerus.

Idealnya, KHL buruh mencakup 163 komponen. Sedangkan, yang diatur pemerintah dalam Kepmenakertrans No 17 Tahun 2005 hanya 46. Dewan Pengupahan Daerah perlu dievaluasi agar lebih luas.

Substansi pengupahan dan jaminan sosial kaum buruh dibanding negara lain jauh berbeda. Komponen KHL menyebabkan sistem pengupahan tidak linier dengan kompetensi kerja yang terukur secara baik. Posisi tawar buruh yang rendah disertai dengan ketidakmampuan pemerintah memperluas lapangan kerja semakin memperpuruk sistem pengupahan.

Definisi Pengupahan menurut UU No 13 Th 2003, tentang Ketenagakerjaan “adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 ).” Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kehidupan layak kemanusiaan, pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan pengupahan guna melindungi pekerja.

Penghasilan yang memenuhi penghidupan layak adalah jumlah penerimaan pekerja supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga secara wajar. Ini meliputi makanan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Namun antara semangat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan pemerintah kerap tidak sejalan.

Sulit

Dalam menentukan kompomen KHL pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan investasi. Sedangkan buruh terfokus pada produktivitas dan kesejahteraan yang berbasis daya beli aktual.

Maka, keduanya sulit tercapai kompromi. Rumusan UMK semakin membuat para buruh kehilangan daya beli, sehingga sering kekurangan gizi karena kebutuhan makanan tidak terpenuhi nutrisi yang baik. Mereka tak mampu mencapai 3.000 kalori. Buruh hanya makan asal kenyang untuk mengganjal perut dengan jajanan kaki lima rendah kalori dan kurang gizi.

Penetapan besaran KHL yang dijadikan patokan UMK sering sumir dan tidak logis. Padahal komponen, jenis, bobot dan volume KHL merupakan kebutuhan seorang pekerja dan keluarganya. Nilainya harus terukur berdasarkan hasil survei yang jujur terhadap harga kebutuhan pokok.

Dewan Pengupahan yang bertugas menetapkan komponen KHL kurang obyektif dan terkesan asal-asalan. Akibatnya perhitungan KHL versi organisasi buruh berbeda jauh dengan milik pemerintah.

Selanjutnya perumusan KHL sebaiknya melibatkan unsur independen seperti perguruan tinggi atau lembaga ilmiah. Komponen KHL yang berdampak negatif bagi penentuan UMK harus segera diatasi agar tidak menimbulkan gejolak tahunan. Sudah waktunya merombak postur dan kinerja dewan pengupahan daerah sehingga bisa lebih independen dan obyektif dalam merumuskan sistem dan besaran pengupahan buruh.

Kini masalah ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut hak-hak normatif karyawan seperti upah, jaminan sosial, hak berserikat dan lain-lain. Tetapi lebih dari itu ada hal yang sangat substansial terkait kesulitan perusahaan yang bisa berakibat kepailitan dan efek ikutannya. Jadi, menjelang kenaikan harga BBM agar subsidi lebih tepat sasaran, sebaiknya dijadikan introspeksi kalangan serikat pekerja. Mereka harus turut memikirkan dan bertanggung jawab terhadap masa depan perusahaan yang menjadi sumur kehidupannya.

Dalam situasi dunia yang sulit diprediksi dan persaingan sengit, kondisi perusahaan bisa terancam pailit alias bangkrut sewaktu-waktu baik swasta ataupun BUMN. Semua berpotensi mengalami kepailitan yang berefek jauh lebih pahit bagi karyawan. ●

Penetapan Upah secara Damai
Penulis: Arif Minardi, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI
KORAN JAKARTA, 07 November 2014

Sumber: Lautan Opini

Upah

Related Post

Leave a reply