Urgensi Program Kesehatan Jiwa Pekerja

23 views

Oleh Arif Minardi

Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2017 mengangkat tema Mental Health in World Place. Tema ini menyoroti kesehatan jiwa kaum pekerja atau buruh.

Selama ini masyarakat mengenal kesehatan kerja itu menyasar masalah fisik atau keselamatan kerja di suatu perusahaan. Sedangkan masalah kesehatan jiwa pekerja sering terabaikan.

Masih terbayang, saya dan kawan-kawan Komisi IX DPR mengesahkan UU Nomor 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa. Namun, kini pelaksanaan UU Kesehatan Jiwa belum diimplementasikan secara optimal. Terutama terkait dengan kesehatan jiwa kaum pekerja yang sangat berjasa menggenjot produktivitas bangsa.

Gangguan kejiwaan yang menimpa kaum buruh sering terabaikan begitu saja. Mestinya pengusaha dan pihak Kementerian Tenaga Kerja secara intensif memantau dan mencegah gangguan kejiwaan. Program kesehatan jiwa perlu diterapkan di tempat kerja secara teratur. Ada baiknya dana triliunan rupiah hasil tetesan keringat kaum buruh yang saat ini terakumulasi di BPJS Ketenagakerjaan sebagian digunakan untuk membangun pusat rehabilitasi mental dan kecelakaan kerja.

Sudah saatnya program BPJS Ketenagakerjaan menyentuh langsung kepada para buruh yang menderita gangguan kejiwaan melalui program konkret. Indonesia memang belum memiliki data yang akurat tentang berbagai aspek gangguan kejiwaan di tempat kerja.

Pihak perusahaan dan kementerian teknis yang terkait sangat jarang, bahkan tidak pernah mengalokasikan dana dan tenaga untuk peningkatan kesehatan jiwa kaum buruh. Jaminan kesehatan yang secara umum diberikan selama ini belum meng-cover dan tidak dapat mengatasi masalah kesehatan jiwa di tempat kerja. Padahal, efek negatif gangguan kerja semakin nyata.

Sering kita lihat sosok buruh berjalan gontai dengan sorot mata yang kosong disertai air muka yang tampak tertekan. Belum lagi jika kita memasuki kantong-kantong buruh yang merupakan tempat tinggal yang kondisinya kumuh dan penuh sesak.

Di situ akan sering kita jumpai buruh yang terkena gangguan kejiwaan dengan berbagai keluhan. Padahal, hasil pemeriksaan medis secara umum tidak menunjukkan adanya gejala gangguan fungsi fisiologis. Namun, dirinya tetap merasa sakit dan tidak sanggup bekerja secara normal.

Stres di tempat kerja memengaruhi kinerja pekerja dan berujung terhadap merosotnya produktivitas. Pekerja yang mengalami masalah kesehatan jiwa, seperti depresi, stres, dan cemas, tentu tidak bisa bekerja dengan maksimal.

Dampak dari kondisi ini akan memengaruhi kualitas hidup, sekaligus kualitas pekerjaan orang tersebut. Buruh seringkali tanpa sadar terkena masalah kejiwaan tapi tidak mendapatkan penanganan yang baik.

Padahal, kalau pikiran, perasaan, dan perilaku mengalami gangguan yang terjadi berturutturut, ada baiknya melakukan konsultasi ke ahlinya. Bisa dengan dokter, psikolog, maupun dokter jiwa. Penanganan gangguan jiwa jangan ditunda karena gangguan kejiwaan akan sangat berhubungan dengan masalah lainnya termasuk gangguan fisik.

Kesehatan jiwa di kalangan buruh sangat berpengaruh terhadap kondisi hubungan industrial dan gerakan organisasi buruh.

Saatnya membuat kegiatan kesehatan jiwa untuk menekan potensi gejolak ketenagakerjaan. Dari aspek psikosial dan ekonomi terlihat bahwa pada dasarnya buruh di Indonesia masih menyimpan deposito keresahan dan ketidakpuasan. Baik kepada pemerintah maupun kepada para pengelola perusahaan.

Persoalan perburuhan juga merupakan bom waktu sosial yang sewaktu waktu bisa meledak. Kondisi hubungan industrial yang sering buntu, posisi advokasi dan peraturan perburuhan yang masih silang sengketa, merosotnya portofolio kompetensi di kalangan buruh, serta terdegradasinya kualitas hakhak normatif yang didapatkan oleh para buruh, semakin menambah daya ledak bom sosial di atas.

Di luar negeri masalah kesehatan mental kaum buruh mendapat perhatian besar. Seperti misalnya di Inggris dan negara lain di mana partai buruh eksistensinya cukup kuat. Berdasarkan data kementerian industry Inggris, sekitar 15-30% pekerja pernah mengalami gangguan jiwa, minimal satu kali dalam masa kerjanya.

Untuk itu, pemerintah Inggris setiap tahun selalu menambah anggaran dan program untuk mengatasi kesehatan mental buruh. Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa di berbagai negara telah tercatat dan ditangani secara baik. Misalnya di Kanada 37,5%; Belanda 40,9%; Amerika Serikat 48,6%.

Stres kerja selain menurunkan produktivitas juga membahayakan keselamatan kerja. Kajian pakar sosiologi industri Dickerson dan Karminer menunjukkan perusahaan yang memiliki program kesehatan jiwa di tempat kerja ternyata bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi kecelakaan kerja.

Untuk mengatasi gangguan kejiwaan di tempat kerja perlu psikiater yang berperan tidak hanya menangani buruh yang mengalami gangguan jiwa, namun justru untuk membuat program kesehatan jiwa dan mencegah jangan sampai semakin banyak buruh yang mengalami stres kerja hingga mengidap neurasthenia. Yakni buruh merasa lelah mental dan fisik yang diikuti rasa pegal-pegal, sakit punggung dan kepala, gangguan lambung, insomnia, dan indikasi lainnya.

Gangguan jiwa bagi buruh tidak hanya saat masih usia produktif. Hal itu itu akan berlanjut saat usia lanjut.

Kesehatan jiwa lebih rentan terhadap lansia yang berlatar belakang buruh. Mulai banyak kaum lansia buruh yang kondisinya sangat tragis karena tidak punya skema pembiayaan lansia. Kondisinya makin menyedihkan karena sistem keluarga inti buruh sudah bergeser.

Organisasi buruh dan pemerintahan diharapkan memiliki program terobosan terkait dengan kesejahteraan kaum lanjut usia atau lansia. Pembiayaan lansia di negara maju sekalipun kini mengalami masalah pelik. Khususnya terkait dengan skema pembiayaan.

Di Indonesia hanya sebagian kecil saja lansia yang telah menyiapkan dirinya dengan pembiayaan lewat asuransi. Namun, sebagian besar lansia tidak memiliki skema apapun termasuk lansia buruh.

Skema jaminan hari tua yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya sangat kecil dan masih jauh dari kebutuhan pembiayaan lansia. Di negara maju, minimal dana yang mesti diinvestasikan untuk asuransi lansia adalah sekitar 10% hingga 30% dari gaji. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya tidak cukup untuk pembiayaan ketika yang bersangkutan menginjak lansia.

Mestinya pemerintah menata skema pembiayaan terhadap kaum lansia. Penataan itu berangkat dari realitas bahwa pada usia tertentu, seseorang berangsur-angsur akan kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal dasar, seperti berjalan dan mandi.

Oleh karenanya, para perencana keuangan global menyarankan pentingnya memasukkan biaya perawatan di usia lansia dalam daftar kebutuhan dana pensiun.

Skema pembiayaan lansia standar global contohnya adalah long term care insurance (LTC). Skema ini sangat ideal untuk menjawab kebutuhan akan perawatan dan penjagaan bagi seseorang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal dasar seperti para lansia. Sayangnya skema di atas sangat mahal.

Tak bisa dimungkiri lagi bahwa penduduk usia tua adalah permasalahan pelik. Apapun kondisinya, penduduk lansia di negeri ini membutuhkan penanganan yang lebih baik. Kini jumlah lansia di Indonesia sekitar 10% dari jumlah penduduk. Setiap tahun, jumlah lansia bertambah rata-rata 450 ribu orang. Dari aspek sebaran, 80% lansia berada di perdesaan.

Arif Minardi, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronika dan Mesin (FSP LEM SPSI).

Sumber: Investor Daily

Buruh Kesehatan Jiwa Pekerja

Related Post

Leave a reply